• Gedung DPRD
    Gedung DPRD

    Tempat menampung aspirasi rakyat.

  • LKPJ Kepala Daerah
    LKPJ Kepala Daerah

    Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

  • Kegiatan Ketua DPRD
    Kegiatan Ketua DPRD

    Kegiatan Ketua DPRD Bersama Gubernur Jawa Tengah

Pimpinan DPRD

  • BAWONO, S.Sos. MM
    BAWONO, S.Sos. MM
  • Drs. INDARTO
    Drs. INDARTO
  • Drs.H.BAMBANG PS, AMd
    Drs.H.BAMBANG PS, AMd
  • Drs.H.SAEFUL MUZAD, MM.
    Drs.H.SAEFUL MUZAD, MM.

Ketua Komisi

  • Ir. H. SYAMSULLAH AFFANDI, MM.
    Ir. H. SYAMSULLAH AFFANDI, MM.
  • Sigit Dwi Antoro
    Sigit Dwi Antoro
  • AGUS JUNAIDI
    AGUS JUNAIDI
  • Ir. H. SYAMSULLAH AFFANDI, MM
    Ir. H. SYAMSULLAH AFFANDI, MM
 
 
 

Contoh isi

[FOTO BERSAMA]

 

 

Ketua : Yogie Yaman Sentosa, S.Sos

Wakil Ketua : Cecep Lukman Hakim, S.T

Anggota :

  1. Atang Setiawan, S.E
  2. Yadi Mulyadi
  3. Dadang Rohmawan, S.E
  4. Dadang Romansah, S.Hut., M.Si
  5. Ir. Aep Tirtamaya
  6. Deden Doni Herlansyah, S.Pd
  7. Ermi Triaji, S.E
  8. Drs. Diding Suhandi
  9. Bagus Noorrachmat, A.T

Tugas badan legislasi

  • Menyusun program legislasi daerah (Prolegda) yang membuat daftar urutan penyusunan Raperda untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, kemudian dilaporkan dalam rapat paripurna.
  • Menyiapkan Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
  • Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep raperda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum raperda tersebut diajukan kepada Pimpinan DPRD.
  • Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan raperda yang terdaftar dalam prolegda atau prioritas rancangan perda tahun berjalan.
  • Melakukan sosialisasi perda yang telah disahkan, serta penyebarluasan serta mencari masukan untuk rancangan perda yang sedang atau akan dibahas.
  • Mengikuti perkembangan pelaksanaan perda dilapangna, dan melakukan evaluasi terhadap materi dan pelaksanaan perda.
  • Melakukan kajian terhadap perda yang ditemukan bermasalah karena bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan mengajukan perubahan bahkan pembatasan atas perda terkait.
  • Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tata tertib dan kode etik.
  • Memberikan masukan terhadap Pimpinan DPRD atas Raperda usul Pemerintahan Daerah.
  • Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda yang sedang dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
  • Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi Daerah pada masa keanggotaan berikutnya.