Pembahasan 13 Raperda Kabupaten Banjarnegara

Pembahasan 13 Raperda Kabupaten Banjarnegara

Senin, 8 April 2019 DPRD Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Rapat Paripurna Pembahasan terhadap 13 Raperda Kabupaten Banjarnegara. Rapat di Pimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Bawono,S.Sos,MM yang didampingi oleh Ketua DPRD H. Nuryanto dan Wakil Ketua DPRD Drs.H. Bambang Prawoto Sutikno,A.Md. Agenda pertama dalam sidang Paripurna kali ini yakni Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap 13 Raperda Kabupaten Banjarnegara dan dilanjutkan dengan Penyampaian  Pendapat Akhir Bupati terhadap 13 Raperda Kabupaten Banjarnegara yang pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Drs. Indarto,M.Si.

Setelah mendengarkan Pendapat dari ke Tujuh Fraksi dan Pendapat akhir Bupati, sidang kali ini menyetujui ke 13 Raperda untuk di fasilitasi ke Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai bentuk pembinaan Gubernur terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah.

13 Raperda yang akan di fasilitasi ke Gubernur  yakni 10 Raperda yang berasal dari Eksekutif  tentang Pencabutan dan 3 Raperda yang merupakan Inisiatif DPRD.

A. 10 Raperda tentang Pencabutan yaitu :

  1. Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
  2. Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
  3. Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemda Kabupaten Banjarnegara Yang Pengaturannya Dapat Diserahkan Kepada Desa;
  4. Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa;
  5. Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
  6. Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  7. Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
  8. Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakat Desa;
  9. Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  10. Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;

B. 3 Raperda Inisiatif DPRD yaitu ;

  1. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame;
  2. Raperda tentang Pengelolaan Parkir;
  3. Raperda tentang Penyelenggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga;

Sebelumnya pada tanggal 27 Maret 2019 dilaksankan Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus guna membahas 13 Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Panitia Khusus dengan menghadirkan OPD terkait sehingga menghasilkan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan atau koreksi terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah yang dilaporkan saat Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus  pada tanggal 5 April 2019.

Admin DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *