SIDANG PARIPURNA PENYERAHAN 4 RAPERDA

SIDANG PARIPURNA PENYERAHAN 4 RAPERDA

Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Bapak Ismawan Setya Handoko, SE didampingi 3 Wakil Ketua DPRD memimpin Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam rangka penyerahan 4 Raperda. Sidang Paripurna tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD pada hari Rabu, 4 Desember 2019 dan dihadiri oleh sekitar 40 orang anggota DPRD, jajaran Forkompimda dan Kepala OPD se Kabupaten Banjarnegara.

Empat Raperda yang diserahkan tersebut terdiri dari dua Raperda Inisiatif DPRD dan dua Raperda berasal dari eksekutif yaitu :

  1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pengelolaan Limbah.
  2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
  4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam sambutan untuk penyerahan Raperda tersebut Bupati Banjarnegara Bapak Budhi Sarwono menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama segenap anggota DPRD serta berharap pembahasan 4 (empat) Raperda tersebut dilakukan secepatnya dan segera bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banjarnegara Bapak  Bambang PS, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa di Kabupaten Banjarnegara terdata terdapat sekitar 89.522 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), sehingga dalam Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial akan diatur tentang keterlibatan pihak swasta dalam penanganan kesejahteraan sosial bersama-sama dengan pihak pemerintah. Dalam Raperda tersebut juga diatur mengenai kebijakan dan strategi penanganan penyandang kesejahteraan sosial yang akan difokuskan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Untuk Raperda Pengelolaan Limbah dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah pencemaran lingkungan hidup, mendorong penyelnggaraan sistem pengolahan limbah industri dan juga untuk mendorong serta mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang limbah.

Sementara Sekda Kabupaten Banjarnegara dalam penjelasannya mengenai usulan Raperda eksekutif menjelaskan bahwa diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dimaksudkan untuk memperjelas maksud dan definisi obyek maupun subyek pajak dengan menjaring objek pajak yang baru dan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah itu berkaitan dengan perubahan klasifikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi B menjadi klasifikasi A dan mengatur kembali lembaga Kantor Kesbangpolinmas.

by.humas dprd.

 

Admin DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

istanbul escort mersin escort