PERDA PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DPRD

PERDA PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DPRD

DPRD Kabupaten Banjarnegara menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penetapan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna DPRD hari Senin, 30 Desember 2019 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Bapak Arif Budi Waluyo, SE.

Penetapan Perda ini dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan dengan Fraksi-fraksi di DPRD pada hari Kamis, 26 Desember 2019 dan dari 8 (delapan) fraksi yang ada menyetujui terhadap perubahan perda tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan fraksi DPRD selanjutnya disahkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/60/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penetapan Perda ini juga sudah sesuai dengan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0030210 tanggal 27 Desember 2019 perihal Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Perubahan perda ini dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud diamanatkan bahwa kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik harus segera disesuaikan. Seiring adanya evaluasi kelembagaan yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dilakukan pula penyesauaian kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang semula klasifikasi B menjadi klasifikasi A dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana dengan indeks resiko bencana tinggi.
  2. Terdapat 6 (enam) jenis potensi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi tanah longsor, banjir, angin kencang, gempa, kebakaran dan erupsi.
  3. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.

Dalam sambutannya Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari segenap anggota Dewan, sehingga Rancangan Peratauran Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Foto Kegiatan :

Admin DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

istanbul escort mersin escort