PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH KAB. BANJARNEGARA TA 2019

PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ KEPALA DAERAH KAB. BANJARNEGARA TA 2019

Dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, DPRD menyelenggarakan Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda tunggal, yaitu Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 Mei 2020 di ruang sidang Utama DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Dalam sambutanya, Ketua DPRD Ismawan Setya Handoko, SE menyampaikan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk  perwujudan amanat konstitusi yaitu pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. LKPJ berisi tentang laporan atas implementasi Kebijakan Pembangunan dan Keuangan yang sudah ditetapkan, maupun disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD yang dituangkan dalam dokumen RKPD beserta KUA PPAS dan APBD 2019. LKPJ ini juga disusun dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama satu tahun anggaran yaitu 2019. Dalam LKPJ ini juga masyarakat diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan, berikut dengan hasil-hasil yang dicapai dan didukung dengan data-data yang riil. Update dan layak dipercaya.

Tahapan penyampaian rekomendasi DPRD ini telah melewati berbagai proses pembahasan di Alat Kelengkapan DPRD maupun Pansus dan hasilnya telah disetujui oleh menjadi rekomendasi DPRD pada hari Rabu, 6 Mei 2020. Secara lengkap mengenai Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 sebagai berikut :

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Agar masyarakat melalui DPRD, memperoleh gambaran secara jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah di implementasikan, berikut hasil dan capaiannya, maka sudah seharusnya dokumen LKPJ memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan yang lengkap dengan data-data yang riil, update dan layak  dipercaya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 ahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup LKPJ meliputi:

  1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan

Selanjutnya diatur dalam pasal 16  bahwa Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

  1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan        pemerintahan;
  2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
  3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran

Dengan mendasarkan regulasi tersebut maka rekomendasi ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENILAIAN KELENGKAPAN DAN KELAYAKAN DOKUMEN LKPJ TAHUN 2019

  1. Secara umum penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ Tahun anggaran 2019 , seperti dilaporkan beberapa komisi, di dalam penyajian ketiga urusan di atas, terutama dalam penyajian data terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan kurang memadainya dokumen LKPJ ini untuk mampu menggambarkan keseluruhan laporan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara tahun 2019. Laporan tersebut disusun dengan miskin narasi sehingga kami agak sulit dalam memahami tingkat keberhasilan pembangunan tahun 2019. Laporan tersebut juga tidak dilampiri piagam atau tanda penghargaan yang di dapat di tahun 2019 sehingga seolah pembangunan tahun 2019 tanpa prestasi.
  2. Salah satu perbedaan dengan LKPJ sebelumnya, adalah pada LKPJ tahun ini tidak adanya buku ringkasan LKPJ. Keberadaan buku ringkasan sangat dirasakan manfaatnya dalam memahami secara umum hasil pencapaian penyelenggaraan pemerintahan. DPRD merekomendasikan diadakan kembali buku ringkasan LKPJ yang memuat ringkasan rangkuman isi LKPJ.
  3. Hal lain terkait penyajian dalam LKPJ, DPRD merekomendasikan agar Tabel capaian, memuat dari awal masa jabatan, sehingga dapat mengukur progres keberhasilan Kepala Daerah.

II. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Secara umum Penilaian kinerja Pembangunan dan ekonomi makro daerah di tahun 2019 perlu kita apresiasi. Berdasarkan data statistik, angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara semula pada Tahun 2018 sebesar 15,46% padatahun 2019 turun menjadi 14, 76 %. Kemudian pada kecepatan IPM Kabupaten Banjarnegara sebesar 1,20% atau tercepat kedua se_Provinsi Jawa Tengah, meskipun nilai IPM masih tergolong rendah yaitu peringkat 33 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dan pada pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara sebesar 5,60% di tahun 2019. Kita berharap kedepannya, adanya pemerataan pembangunan sehingga kemajuan Kabupaten Banjarnegara mencakup semua aspek pembangunan.

III. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan sajian dalam Laporan Keterangan Pertangungjawaaban (LKPJ), capaian kinerja keuangan secara umum terlampaui. Namun yang menjadi catatan adalah imbas dari pengelolaan investasi khususnya marger BKK Banjarnegara menjadi BKK Jawa Tengah yang menurunkan nilai investasi daerah.

IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING URUSAN

  1. Urusan Wajib Pelayanan dasar

A. Pendidikan

Secara Umum program urusan bidang pendidikan tercapai, namun ada catatan khususnya terkait dengan capaian IPM Banjarnegara yang masih rendah, faktor terbesar dipengaruhi dari bidang pendidikan dibandingkan indikator bidang kesehatan dan ekonomi. DPRD merekomendasikan untuk mendorong upaya peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni serta menurunkan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Banjarnegara.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan untuk meningkatkan honorarium tenaga pengajar Wiyatha Bhakti dan Tenaga Honorer pada jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP masih sangat rendah dibandingkan dengan beban pekerjaan. Dalam rangka memenuhi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berkaitan dengan dampak ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang bertepatan dengan momentum pendaftaran siswa baru, DPRD merekomendasikan agar dana refocussing APBD 2020 salah satunya diarahkan untuk membantu biaya pendaftaran sekolah.

B. Kesehatan

DPRD memberikan apresiasi yang tinggi pada RSUD Hajjah Anna Lasmannah dan Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan kesehatan di Banjarnegara. Beberapa prestasi yang diraih pada tahun 2019 menjadi tanda pencapaian yang baik dalam penyelenggaraan kesehatan di Banjarnegara.  RSUD Hj. Anna Lasmanah yang telah mendapatkan sertifikat LULUS TINGKAT PARIPURNA dant telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2019 serta telah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah dengan Inovasi “MIRIS”  sebagai TOP 40 INOVASI Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tegah Tahun 2019.

  1. Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2019 Angka Kematian IBU meningkat. Kematian ibu akibat persalinan tidak hanya disebabkan oleh factor kesehatan sang ibu, melainkan juga turut dipengaruhi oleh factor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dalam proses persalinan. Sehingga, DPRD merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten Banjarnegara mencari solusi untuk menangani masalah tersebut.
  2. Selain itu DPRD juga merekomendasikan agar Fasilitas Pelayanan kesehatan (Fasyankes) Puskesmas Sigaluh 1 segera dapat difungsikan secara optimal untuk melayani kebutuhan medis masyarakat sekitar.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  1. DPRD mengapresiasi peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Banjarnegara yang mencapai 76,03 % (713,685 km) dari total panjang jalan Kabupaten 938, 693 km. Hanya saja ada beberapa ruas jalan yang kualitasnya masih kurang baik. DPRD merekomendasikan agar kualitas pembangunan jalan baik, maka perlu dibarengi pendukung infrastruktur jalan seperti talud dan
  2. Selain diatas, DPRD juga merekomendasikan agar dinas terkait melalui unit pelaksana teknis di wilayah untuk mengalokasikan anggaran serta kegiatan pemantauan terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan terutama di daerah yang memiliki struktur tanah yang labil serta bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi menumbuhkan rasa memiliki dengan bergotong royong melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jalan beserta fasilitas pendukungnya melalui pemberdayaan SDM maupun SDA lokal di sekitar lokasi kegiatan;
  3. DPRD juga merekomendasikan agar adanya system pengawasan yang ketat dan menyeluruh secara bertahap dan berkelanjutan dimulai dari proses pengadaan barang/jasa sampai dengan masa pemeliharaan.
  4. DPRD juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten mengupayakan perbaikan Ruas Jalan Tapen – Binorong (PLTA Mrica) mengingat ruas jalan tersebut merupakan jalan utama bagi warga di daerah Rakit, Wanadadi, Punggelan, sekaligus terletak di sentral wajah Banjarnegara.
  5. Menjalankan dengan sebaik-baiknya SOP pemeliharaan sarana prasarana gedung DPRD Banjarnegara agar fasilitas yang ada dapat berjalan fungsinya dengan masksimal.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

DPRD mengapresiasi capaian kinerja penurunan Rumah Tidak Layak Huni dari 41.157 unit pada tahun 2018, menjadi 36.950 pada tahun 2019. Hanya saja kedepan, DPRD merekomendasikan agar :

  1. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu diakselarasi,besaran bantuan perlu ditingkatkan minimal Rp. 15.000.000,- per unit.
  2. Mengacu pada pelaksanaan penyaluran bantuan RTLH dari Kementerian Sosial, bantuan disalurkan langsung kepada calon penerima. DPRD merekomendasikan agar pembentukan kelompok masyarakat beranggotakan calon penerima.
  3. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Kabupaten Banjarnegara kondisi sanitasinya urutan 34 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten mengupayakan peningkatan program bantuan jamban sehat.

E. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

    1. Fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda memiliki Impact multidimensi, selain keamanan ketertiban masyarakat, juga memiliki pengaruh pada aspek pendapatan daerah. DPRD merekomendasikan agar meningkatkan dukungan pemerintah daerah untuk program dan kegiatan penegakan perda di Satpol PP, minimal dukungan anggaran yang layak. Bagi OPD Satpol PP, agar memiliki inovasi dalam mengkondisikan terwujudnya tertib perijinan.
    2. Pembinaan Linmas masih sangat kurang, bisa dikatakan belum nampak. Peranan Satlinmas yang sangat strategis dalam mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat, pendeteksi pertama atas potensi-potensi konflik di masyarakat. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah memberi dukungan dalam pembinaan dan mengoptimalkan fungsi Linmas.
    3. Damkar yang masih sangat terbatas unitnya serta anggaran operasionalnya mengingat urgen-nya peranan Damkar saat terjadi musibah kebakaran, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan ideal kegiatan Damkar.
    4. Mencermati banyaknya kasus dan aduan masyarakat yang disebabkan oleh ulah Ormas dan LSM tertentu, DPRD merekomendasikan agar Kesbangpolinmas menginventarisir ormas yang potensial dan ormas yang memerlukan pembinaan. Tujuannya agar didapat formula yang tepat dalam membina dan memberdayakan fungsi ormas di dalam membantu pemerintah dan masyarakat sesuai dengan UU No 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

F. Sosial

  1. Berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kabupaten Banjarnegara belum memiliki Rumah Singgah yang memadai. Salah satu alternatif untuk permasalahan ini, DPRD merekomendasikan pemanfaatan eks rumah isolasi COVID 19 setelah selesainya wabah COVID 19 ini untuk dapat difungsikan sebagai Rumah Singgah.
  2. Menghadapi permasalahan sosial di masyarakat yang masih sangat kompleks, DPRD merekomendasikan untuk segera difungsikan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu.
  3. Mengingat kondisi masyarakat yang sudah rawan kelaparan, DPRD merekomendasikan agar pendistribusian bantuan sosial akibat pandemi Covid-19 segera didistribusikan, terutama bansos dari APBDes dan APBD. Namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip ketepatan sasaran dan ketepatan jumlah bantuan.

 

  1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

  1. Berkaitan dengan ketenaga kerjaan, DPRD merekomendasikan pemerintah kabupaten agar meningkatkan kegiatan – kegiatan pelatihan berbasis pengentasan kemiskinan dengan mencari alternatif lain yang tuntas sampai dengan terwujudnya kemandirian berwirausaha.
  2. Masih rendahnya lapangan kerja di Banjarnegara, DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten mengadakan pengkajian dan penelitian pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Termasuk penelitian terhadap pembangunan prioritas selanjutnya setelah infrastruktur dalam rangka mendatangkan investor dan menciptakan lapangan pekerjaan.

B. Pertanahan

  1. Banyaknya sertifikat prona PTSL yang belum diserahkan, sehingga DPRD merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan instansi terkait agar sertifikat tanah dari program nasional PTSL dapat segera didistribusikan kepada pemiliknya.
  2. Dalam rangka optimalisasi aset tanah pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten meningkatkan kegiatan sertifikasi tanah.

C. Lingkungan hidup;

  1. Berkaitan dengan permasalahan persampahan di wilayah Kecamatan Batur, Karangkobar dan Kalibening yang sebagian besar dibuang di TPS Batur, DPRD merekomendasikan untuk dikaji kembali TPS Kecamatan Batur mengingat Kecamatan Batur merupakan daerah wisata, dan merupakan dataran tinggi yang masih produktif dan juga labil. Dinas terkait supaya segera mengusulkan anggaran dan merealisasikan rencana terkait dengan pengadaan TPA di Kecamatan Kalibening, supaya konsentrasi pembuangan sampah di tiga kecamatantersebut terfokus di TPA Kalibening yang sesuai dengan standard pengelolaan sampah. Selain itu juga perlu diadakan sosialisasi pengelolaan sampah, dan meningkatkan pemahaman tentang persampahan bagi masyarakat supaya tumbuh kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tidak lagi membuang sampah di bahu jalan atau di sungai.
  2. Dalam rangka menjaga kelestarian khususnya di daerah sekitar pertambangan, DPRD merekomendasikan agar reklamasi eks tambang agar benar-benar dilaksanakan melalui eksekusi anggaran jaminan reklamasi.

D. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

  1. Untuk menopang kebutuhan konsumsi daya yang besar di Dindukcapil dalam menjalankan sistem pelayanan yang kompleks, DPRD merekomendasikan untuk pengadaan daya listrik/genset dan sarana penunjang lainnya di Dindukcapil yang memadai.
  2. Mengingat bahwa dokumen Adminduk merupakan dokumen seumur hidup yang sangat penting untuk penduduk, DPRD merekomendasikan agar ada peningkatan kualitas pengarsipan dokumen Adminduk baik dari sisi sarana prasarana yang memadai maupun dari sisi sistem pengarsipan yang baik.
  3. Sistem pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Banjarnegara sudah baik, dapat dilihat pada inovasi melalui pemanfaatan teknologi. DPRD merekomendasikan agar terus menerus dilalukan edukasi, sosialisasi melalui kanal-kanal yang lebih masif, sehingga sistem pelayanan yang sudah dibangun sedemikian rupa dengan sangat baik, diimbangi dengan respon dan kesadaran masyarakat untuk mencapai hasil yang maksimal.
  4. Salah satu upaya mengatasi lemahnya pencatatan kematian, DPRD merekomendasikan perlunya verifikasi dan validasi data penduduk dengan memanfaatkan momentum –momentum tertentu seperti Sensus Penduduk maupun Pemilihan Umum. Dengan membandingkan dan menindaklanjuti selisih atau perbedaan antara data Kependudukan Dindukcapil dengan Data Sensus/Data Pemilu.
  5. Salah satu inovasi Dindukcapil dalam pelayanan Adminduk adalah dengan memanfaatkan internet melalui pelayanan online. DPRD merekomendasikan agar Bupati membuat regulasi untuk mendorong pengalokasian Dana Desa untuk Kios Daring Adminduk sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 tahun 2019 agar pelayanan Adminduk lebih cepat, mudah dan murah.

E. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

  1. Dalam rangka menghidupkan sektor perekonomian perdesaan terutama mengatasi dampak COVID-19, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan Bumdes.
  2. Salah satu dampak ekonomi akibat COVID-19 adalah menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. DPRD merekomendasikan alokasi anggaran refocusing untuk mendukung program Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS).

F. Perhubungan;

    1. Banyak potensi pendapatan dari sektor parkir yang mungkin saat ini belum tergali padahal dari beberapa sektor tersebut dapat meningkatkan PAD, DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten menerapkan sistem parkir dengan mekanisme berlangganan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 ber plat kendaraan Banjarnegara, sedangkan kendaraan roda 2 dan roda 4 diluar plat kendaraan Banjarnegara diberlakukan sistem parkir sewaktu/ non berlangganan.
    2. Berkaitan dengan Program Pembangunan Infrastruktur telah memenuhi target tuntas ruas, DPRD mengapresiasi atas pencapaian program ini, selanjutnya DPRD merekomendasikan agar prioritas di tahun berikutnya perlu diprioritaskan anggaran untuk fasilitas pendukung infrastruktur seperti Penerangan Jalan Utama (PJU), marka jalan, guardrill, kaca cembung dan rambu-rambu lalu lintas;.
    3. Saat ini penerangan jalan utama banyak sekali yang dalam kondisi rusak/ tidak menyala, yang mengakibatkan resiko terjadi kecelakaan lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.

G. Komunikasi dan informatika;

  1. Data merupakan salah satu instrumen paling penting sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. DPRD merekomendasikan agar Dinas Kominfo selaku OPD pengelolaan Data Informasi Kabupaten Banjarnegara segera merealisasikan rencana open data dan single data. Agar permasalahan – permasalahan data yang berpengaruh pada capaian maupun pengambilan kebijakan dapat teratasi.
  2. Sebagai salah satu media komunikasi pemerintah dengan masyarakat Banjarnegara, DPRD merekomendasikanagar Dinkominfo menghidupkan kembali dan memperkuat radio Banjarnegara di seluruh pelosok Banjarnegara sebagai sarana komunikasi edukasi pemerintah kepada seluruh masyarakat Banjarnegara.
  3. Mencermati era modern yang marak dengan berita bohong melalui berbagai media sosial yang dampaknya sama berbahayanya dengan virus atau penyakit,DPRD merekomendasikan agar Dinkominfo dalam mengantisipasi berita-berita hoax yang beredear di masyarakat. Salah satu contohnya melalui sms buzz, atau melalui upaya lain yang lebih baik.
  4. Mengingat DPRD sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkaitan erat dengan masyarakat,DPRD merekomendasikan agar ada publikasi kegiatan DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintah daerah selain publikasi kegiatan eksekutif, sebagai bentuk edukasi dan tanggungjawab kepada rakyat.

H. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

  1. Belum adanya data Industri Kecil dan Menengah / UMKM yang memadai, maka DPRD merekomendasikan perlunya dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Industri Kecil dan menengah di Kabupaten Banjarnegara.
  2. Terkait dengan dampak COVID-19 di sektor perindustrian dan perdagangan, DPRD merekomendasikan agar dialokasikan dana recovery bagi pelaku UMKM.
  3. Kebijkan relaksasi kredit UMKM yang didalam pelaksanannya masih dirasakan memberatkan, untuk itu DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten mencari solusi atas permasalahan tersebut.

I. Penanaman modal;

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DPRD merekomendsikan :

  1. agar tidak hanya bertumpu pada pajak dan retribusi. Perlunya optimalisasi Aset dan invenstasi. Serta dukungan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan yang pro rakyat dan pro investasi.
  2. Meningkatkan kegiatan sertifikasi tanah yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
  3. Pendirian Mall Pelayanan Publik sebagai wujud pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, dan murah.

 

  1. UrusanPilihan :

A. Pertanian, perikanan dan perkebunan

  1. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memiliki alat mesin pertanian canggih dari Korea, dalam rangka memaksimalkan sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, DPRD merekomendasikan agar aset-aset mesin pertanian yang ada dimanfaatkan secara optimal.
  2. Sektor perikanan merupakan salah satu produk unggulan Banjarnegara, Balai Benih ikan sebagai sentral perikanan melalui fungsinya dalam hal penerapan teknik perbenihan ikan dan distribusi perbenihan serta pengkajian dalam rangka meningkatkan produksi perikanan. DPRD merekomendasikan pemerintah Kabupaten agar mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi balai benih ikan yang ada.

B. Pariwisata;

DPRD memberikan apresiasi pada sektor pariwisata dengan capaian pada tahun 2019 Pendapatan dari sektor pariwisata sebesar Rp. 11.566.000.000. sedangkan Realisasi 13.051065.000 atau surplus sebesar Rp. 1.485.065.000. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pariwisata yang lebih baik, DPRD merekomendasikan :

  1. Pengelolaan promosi wisata di Banjarnegara secara masif dan menarik dengan memanfaatkan media sosial. Namun tetap memperhatikan kehati-hatian pada kasus-kasus penipuan.
  2. Perlu adanya Brand Design secara makro terkait pariwisata yang ada di Banjarnegara.
  3. Mengingat data kelompok seni di Banjarnegara dari hasil data yang ada sebanyak 1.230 kelompok, maka sangat menjanjikan di sektor Wisata dan Budaya untuk bisa mendongkrak pada sektor Pendapatan Daerah. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar merawat dengan baik para pegiat seni diantarannya dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang nantinya hasilnya akan kembali untuk Banjarnegara yang lebih baik, khususnya dibidang seni.
  4. Banyaknya desa wisata di Banjaregara merupakan hal positif di sektor Pariwisata, namun untuk menjaga kualitas dan terwujudnya pariwisata yang terintegrasi, DPRD merekomendasikan agar payung hukum desa wisata diatur dengan peraturan daerah.

V. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Laporan Capaian Tugas Pembantuan dan Tugas Pemerintahan belum tersaji dalam LKPJ. Hanya saja dalam pembahasan, Dinas Pertanian Perikanan Peternakan dan Ketahanan Pangan menyampaikan adanya capaian kegiatan tugas pembantuan pada tahun 2019. DPRD merekomendasikan agar Tim Penyusun LKPJ lebih cermat dalam penyusunan LPKJ, mengingat LKPJ merupakan dokumen resmi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang sangat penting. Salah satu alternatifnya adalah Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk LKPJ agar dikoordinir/diampu oleh Baperlitbang.

VI. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya dan LHP BPK dan progresnya ; Sudah ditindaklanjuti berdasar pada Bab III D LKPJ 2019.

Demikian Laporan Hasil Pembahasan DPRD Terhadap LKPJ Bupati Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 yang berisi catatan strategis dan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti. Dalam laporan ini juga kami lampirkan rekomendasi dari masing-masing komisi.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam pembahasan ini.

Wassalamu’alaikum wr. wb

Dari rekomendasi DPRD yang telah disampaikan tersebut, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono secara ringkas dalam sambutannya menyampaikan :

  1. Terima kasih kepada DPRD yang telah membahas LKPJ tersebut baik secara on line maupun off line sesuai dengan protap kesehatan penanganan covid – 19.
  2. Terkait rekomendasi DPRD akan segera dilakukan langkah koordinatif dan supervisi ke semua perangkat daerah dan poin-poin rekomendasi akan dijadikan upaya penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.
  3. Terhadap rekomendasi pendistribusian bantuan sosial akibat pandemi covid-19, akan segera didistribusikan terutama yeng bersumber dari APBDes dan APBD Kabupaten Banjarnegara, akan terdistribusi pada minggu kedua bulan mei 2020.

Sidang Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Surat Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara yang kemudian diserahkan kepada Bupati Banjarnegara.

Foto Kegiatan:

 

Admin DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

istanbul escort mersin escort