DPRD Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Ismawan Setya Handoko, SE menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD, dengan agenda Penyerahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 pada hari Senin 15 Juni 2020. Rapat paripurna dilaksanakan setelah adanya surat Bupati Banjarnegara Nomor 900/563/Setda/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD. Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga pelaksanaan rapat paripurna ini diselenggarakan dengan tepat sesuai dengan ketentuan UU 23 Tahun 2014 tersebut.

Dalam sambutan pengantar penyerahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019, Bupati Banjarnegara menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan  UU 23 Tahun 2014, kami sudah dapat menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 dengan tepat waktu. Raperda yang kami sampaikan juga telah kami lampiri dengan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Tanggal 23 Maret sampai dengan 13 Mei 2020 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan saat ini merupakan WTP yang ke 7 (tujuh) kali berturut-turut.

Adapun gambaran secara umum mengenai pencapaian kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan serta posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

  1. Pendapatan Daerah Terealisir sebesar Rp. 2.105.990.272.337,- dari yang ditargetkan sebesar 2.134.874.390.500,- tercapai dibawah target sebesar Rp. 28.884.118.163,-
  2. Belanja Daerah terealisir sebesar Rp. 2.123.033.797.431,- dari anggaran Rp. 2.238.530.915.000,- sehingga terdapat defisit realisasi Pendapatan dan Belanja sebesar Rp. 17.043.525.094,-
  3. Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan, Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 terealisir sebesar 116.951.143.340,- sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 11.750.000.000,- dan pembiayaan Netto sebesar  Rp. 105.201.143.340,-. Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka Sisa Lebih Perhitungan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 dapat terealisir sebesar Rp. 88.157.618.246.
  4. Sedangkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut : a.  Jumlah Aset sebesar Rp. 4.469.370.847.873,06,- b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 27.892.413.417,11,- c. Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 4.441.478.434.455,95,-

Diharapkan Raperda ini dapat dibahas di DPRD dan disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam penutupan sambutannya Bupati Banjarnegara menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Anggota Dewan yang terhormat, atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik.

Sidang ditutup dengan penyerahan Buku Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019, dari Bupati Banjarnegara secara simbolis kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Foto kegiatan :