DPRD SETUJUI RAPERDA LKPD BANJARNEGARA TA 2019, DAN TETAPKAN PERDA PAJAK DAERAH

DPRD SETUJUI RAPERDA LKPD BANJARNEGARA TA 2019,  DAN TETAPKAN PERDA PAJAK DAERAH

Agenda DPRD Banjarnegara pada hari Senin, 29 Juni 2020 adalah Rapat Paripurna DPRD Banjarnegara dengan agenda Penyampaian Pendapat Umum Fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda LKPD Kabupaten Banjarnegara TA 2019, Pendapat Akhir Bupati terhadap Raperda LKPD Kabupaten Banjarnegara TA 2019 dan Persetujuan DPRD terhadap LPKD Kabupaten Banjarnegara TA 2019.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banjarnegara, Ismawan Setya Handoko, SE dihadiri oleh Bupati Banjarnegara, Para Wakil Ketua DPRD dan sekitar 40 Anggota DPRD, Sekretaris Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Hukum. Bertugas membacakan pemandangan umum adalah Anwar, ST dari Fraksi PDI Perjuangan, Siti Komariah dari Fraksi PKB, Arya Ahmad Zakaria dari Fraksi P3, Slamet dari Fraksi Partai Demokrat, M. Nurin dari Fraksi PKS, M. Guruh Pamuji dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Prawoto Sutikno dari Fraksi PAN Indonesia Raya dan Slamet Sunaryono dari Fraksi Partai Nasdem dan kesemua Fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019. Usai disetujuinya Raperda LKPD Banjarnegara TA 2019, maka proses selanjutnya adalah Evaluasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Agenda sidang paripurna didahului dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD, yang secara umum dapat menyetujui Raperda tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 dengan catatan. Adapun catatan dari fraksi DPRD sebagai berikut  :

  1. Fraksi PDIP.
  • Meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang belum tergarap dan melakukan evaluasi dan memotivasi OPD yang mengelola PAD.
  • Melakukan optimalisasi OPD agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal.
  • Melakukan verifikasi dan update data dalam Basis Data Terpadu kemiskinan secara berkala, agar bantuan untuk warga miskin tepat sasaran.
  • Penanganan yang serius terhadap kelangkaan ketersediaan pupuk bersubsidi, serta membantu petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan mudah dan sesuai dengan luas lahan garapannya.
  1. Fraksi PKB.
  • Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar bisa mempertahankan Opini BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
  • Melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Banjarnegara.
  • Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, agar membantu honor Wiyata Bhakti agar bisa setara UMK Kabupaten Banjarnegara.
  • Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan penyisiran kembali warga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
  1. Fraksi PPP.
  • Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar mencermati skala prioritas selain pembangunan infrastruktur.
  • Melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih intens terhadap realisasi pelaksanaan APBD.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang kesehatan.
  • Menurunkan angka putus sekolah.
  • Mendorong perusahaan daerah untuk meningkatkan produktifitasnya yang diharapkan berimbas kepada andil dalam PAD.
  • Mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang dirasakan sangat menyulitkan petani di Kabupaten Banjarnegara.
  1. Fraksi Partai Demokrat.
  • Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan pensertifikatan terhadap tanah yang menjadi miliknya.
  • Terhadap 7,12 ha tanah eks Kawah Sinila, agar segera diperjelas statusnya dan bisa dihibahkan kepada Pemerintah Desa Sumberejo.
  • Perlunya pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dikandung maksud agar BUMDES yang ada bisa bersaing dan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di desa.
  • Mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang dirasakan sangat menyulitkan petani di Kabupaten Banjarnegara.
  • Mengamankan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang Pariwisata.
  • Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur.
  • Peningkatan pendapatan dari sektor parkir dan mendorong adanya parkair berlangganan.
  1. Fraksi PKS.
  • Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar menyiapkan dengan baik, menjelang diberlakukannya New Normal terkait Pandemi Covid-19.
  • Terhadap 7,12 ha tanah eks Kawah Sinila, agar segera diperjelas statusnya dan bisa dihibahkan kepada Pemerintah Desa Sumberejo.
  • Adanya evaluasi terhadap pengelolaan dan pengolahan pertanian.
  • Melakukan verifikasi data LPJU guna untuk lebih mengefisienkan pembayaran lampu penerangan jalan.
  • Melakukan kajian yang lebih baik terhadap tender atau lelang pengadaan alkes, agar tidak terjadi putus kontrak di tengah jalan.
  1. Fraksi Partai Golkar.
  • Terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, agar komponen di bidang pendidikan perlu perhatian yang lebih baik.
  • Terhadap 7,12 ha tanah eks Kawah Sinila, agar segera diperjelas statusnya dan bisa dihibahkan kepada Pemerintah Desa Sumberejo.
  • Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Banjarnegara untuk segera diatasi.
  • Segera melakukan perbaikan ruas jalan dari desa Tapen sampai dengan desa Binorong.
  1. Fraksi PAN Indonesia Raya.
  • Mendorong dibatalkannya RUU HIP.
  • Dimulainya pendidikan dengan memperhatiak protap protokol kesehatan dan membantu sekolah swasta untuk sarana dan prasarana protokol kesehatan.
  • Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi setiap kali musim tanam, diminta untuk dilakukan perbaikan distribusi pupuk bersubsidi.
  • Melakukan penagihan terhadap piutang BPJS Kesehatan kepada RSU HJ. Ana Lasmanah.
  • Mendorong peningkatan PAD dari sektor parkir dengan sistem parkir berlangganan.
  • BBI untuk lebih diefektifkan dengan mengatasi segala permasalahan yang ada, dan menghilangkan biaya sewa diganti dengan kerjasama atau membangun kembali di tanah yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
  • Terkait belanja OPD yang tidak mencapai 100%, disampaikan apresiasi untuk yang sifatnya penghematan anggaran akan tetapi untuk dievaluasi untuk yang disebabkan kegiatan yang tidak terselesaikan.
  • Terhadap 7,12 ha tanah eks Kawah Sinila, agar segera diperjelas statusnya dan bisa dihibahkan kepada Pemerintah Desa Sumberejo.
  1. Fraksi Partai Nasional Demokrat.
  • Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan pensertifikatan terhadap tanah yang menjadi miliknya.
  • Segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi.
  • Melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap pembangunan infrastruktur.
  • Melakukan validasi data secara berkala terhadap data dalam DTKS dan untuk disinkronkan dengan data yang ada di pemerintah desa.
  • Memperhatiak terhadap honor Wiyata Bhakti agar bisa sesuai dengan UMK Kabupaten Banjarnegara.

Usai Rapat Paripurna pertama dilanjutkan dengan Paripurna Kedua dengan agenda Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Admin DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *