Penyampaian Rekomendasi DPRD Kepada Kepala Daerah

Penyampaian Rekomendasi DPRD Kepada Kepala Daerah

Jum’at 22 Maret 2019, DPRD Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Rekomendasi DPRD Kepada Kepala Daerah Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018. Sejumlah rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 diserahkan oleh ketua DPRD H. Nuryanto kepada Bpati Budhi Sarwono.

Sebelumnya, pada hari Rabu 13 Maret 2019 dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 diserahkan oleh Bupati kepada ke DPRD untuk dibahas. Kemudian pada hari Kamis 21 Maret 2019 hasil pembahasan telah dilaporkan oleh Pansus I, II dan III sehingga DPRD dapat memberikan Rekomendasi pada 22 maret ini.

Pada kesempatan kali ini Wakil ketua DPRD Drs. H.Bambang Prawoto Sutikno,A.Md., membacakan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, seperti diketahui bahwa Kepala Daerah wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD. Ini dilaksanakan guna menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Daerah dan sebagai sarana bagi DPRD untuk menyampaikan Tanggapan dalam bentuk catatan dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun berikutnya. Seperti diketahui bersama LKPJ Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD melalui sidang paripurna dalam tempo maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam pidato dan penjelasan LKPJ tahun 2018 pada tanggal 13 Maret 2019 menyatakan, sesuai dengan ketentuan pihaknya telah melaksanakan 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, dan 6 fungsi penunjang urusan pemerintahan. “Itu semua merupakan upaya nyata dan menyeluruh dalam mewujudkan Banjarnegara yang bermartabat dan sejahtera,” katanya.

Secara ringkas bupati menngungkapkan capaian indikator urusan di tahun 2018. Dalam bidang pendidikan, antara lain capaian APK SD, MI, paket A yang realisasinya 110,09%. Capaian bidang kesehatan juga menunjukkan hasil yang baik dan meningkat.

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat mencapai sehat sebesar 63 persen dari target 55 persen dengan capaian kinerja sebesar 114,5 persen. Angka kematian bayi capaian kinerja nya sebesar 115 persen sedang angka kematian ibu capaiannya 58,75 persen.

Kemudian capaian indikator angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 berhasil ditekan di angka 15,46 persen atau turun sebanyak 1,75 persen dibandingkan tahun 2017 yang angkanya 17,21 persen. “Ini merupakan penurunan tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir hampir,” kata Budhi Sarwono.

Ketua Pansus II Pujo Hardiansah, dalam laporan Pansus merekomendasikan kepada bupati agar mengeluarkan surat edaran kepada setiap pemerintahan desa mengusulkan program maupun kegiatan yang didanai Dana Desa (DD) dengan memprioritaskan komponen penunjang penurunan kemiskinan, karena di harapkan, penurunan angka kemiskinan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten melalui proggram dan anggaran APBD, namun juga menjadi prioritas pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berkait dengan anggaran program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Rp 147 miliar pada tahun 2019 bagi sekitar 149.000 keluarga penerima manfaat, Pansus II merekomendasikan agar pengalokasiannya disertai evaluasi dan pemutakhiran data agar tepat sasaran.

Admin DPRD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *