DPRD Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Komisi-komisi DPRD terhadap Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021. Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada hari Rabu, 11 November 2020, Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Guruh Tri Adi Putra, S.Akun didampingi oleh 2 Wakil Ketua Bp. Arif Budi Waluyo, SE dan Edy Purwanto, sedangkan Eksekutif hadir secara langsung Kepala BPPKAD mewakili Sekda Banjarnegara dan kepala OPD lainnya mengikuti lewat Zoom Meeting. Paripurna Laporan Komisi ini dilaksanakan untuk mengetahui apa saja masukan dari Komisi DPRD yang telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan OPD dan juga telah melaksanakan Kunja dalam daerah untuk menggali masukan dari masyarakat juga melihat obyek pembangunan secara langsung. Masukan ini juga dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi Badan Anggaran DPRD dan juga Eksekutif dalam pembahasan RAPBD 2021.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Guruh Tri Adi Putra mengatakan agenda rapat paripurna ini yaitu laporan tiap komisi untuk penyusunan RAPBD Tahun 2021. Dalam rapat paripurna ini, setiap komisi menyoroti permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.Dia mengatakan laporan dari masing-masing komisi ini agar referensi bagi eksekutif untuk ditindaklanjuti. Dia mengatakan pembahasan masing-masing komisi, ini merupakan persiapan untuk membahas anggaran terkait program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun masukan-masukan dari Komisi-komisi DPRD secara ringkas sebagai berikut :

  1. Komisi I memberikan masukan tentang perlunya peningkatan ketrampilan ekonomi perdesaan, bantuan hukum bagi warga miskin, perlunya sosialisasi produk hukum.
  2. Komisi II antara lain menyoroti perlunya perbaikan sistem terkait pupuk bersubsidi, peningkatan potensi pendapatan asli daerah dan pemanfaatan Dekranasda.
  3. Komisi III antara lain menyampaikan perlu adanya lampu penerangan jalan dengan tenaga surya, perbaikan sistem lelang dan masih kurangnya konsultan pengawas dibandingkan paket yang tersedia.
  4. Komisi IV antara lain menilai perlu adanya akselerasi pemenuhan kebutuhan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan publik, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Komisi IV berharap agar Pemerintah Daerah juga memperhatikan dengan memberikan kesejahteraan yang layak kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan  khususnya non PNS, perlunya penanganan berbagai macam permasalahan sosial dan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. Terkait dengan KLA (Kabupaten Layak Anak), Komisi IV mendorong adanya sinergi yang kuat antar stakeholder  yang menaungi kegiatan KLA mengingat ini bukan merupakan PR bagi Dinsos PPPA saja, namun peran OPD lain juga sangat penting.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Ismawan Setyo Handoko mengatakan rapat paripurna ini untuk menyampaikan poin-poin kritis dan masukan dari setiap komisi. Laporan setiap komisi ini merupakan hasil pembahasan mendalam dengan OPD terkait. Dia berharap pada penyusunan RAPBD 2021, bisa mengakomodir semua kepentingan legislatif, eksekutif dan mengakomodir kegiatan OPD yang ada agar bisa berjalan.

Foto Kegiatan :