DPRD Kabupaten Banjarnegara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka membahas Raperda APBD 2021, pada hari Rabu 18 November 2021 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam rangka memberikan masukan dan saran kepada Eksekutif terhadap RAPBD 2021.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara H. Edy Purwanto yang memimpin rapat paripurna mengatakan agenda rapat paripurna ini yaitu pemandangan umum fraksi tentang RAPBD Tahun 2021. “Harapannya pada tahun 2021 semua program kegiatan tepat sasaran. Apalagi dalam situasi Covid-19 seperti ini, harus diusahakan melibatkan masyarakat, terutama agar bisa bekerja membantu masyarakat, karena banyak pengangguran,” paparnya.

Dia mengatakan dalam rapat paripurna ini, hampir semua fraksi menyoroti tentang Kartu Tani. Dengan penerapan Kartu Tani ini, petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam rapat paripurna ini, juga ada fraksi yang meminta agar anggaran untuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) agar ditambah. Selain itu, agar pengawasan pupuk bersubsidi lebih efektif, diharapkan melibatkan pejabat daerah dalam pengawasan.

Secara ringkas Pemandangan umum Fraksi sebagai berikut :

  1. Fraksi Nasdem antara lain menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penambahan anggaran untuk Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, solusi atas kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi, kenaikan biaya retribusi Puskesmas yang dinilai cukup besar dan perlunya pengembangan pariwisata.
  2. Fraksi Amanat Nasional Indonesia Raya antara lain menyampaikan pandangannya terkait perlunya konsolidasi lintas sektor agar upaya preventif munculnya klaster baru Covid-19 bisa ditekan dan penanganan dampak Covid-19 dapat dilaksanakan melalui program-program yang terukur dan terintegrasi, kesulitan petani di beberapa wilayah mendapatkan pupuk bersubsidi dan pembenahan Pasar Mandiraja.
  3. Fraksi Golkar antara lain meminta penjelasan terkait target RPJMD yang sudah dan belum tercapai, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2020, sejauh mana perhatian pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi guru honorer dan guru wiyata bakti, anggaran penanggulangan bencana yang belum ideal, problem tentang Rencana Tata Ruang Wilayah secara nasional dan konsep penanganan ruas jalan Tapen – Binorong.
  4. Fraksi PDI Perjuangan antara lain menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait penerapan SIPD yang terpusat di Kemendagri yang mengalami banyak kendala teknis, pencegahan sedini mungkin untuk meminimalisir terjadinya bencana terutama longsor, kekosongan Direktur PDAM dan Pertambangan agar segera diisi, pemanfaatan gedung Dekranasda, kelangkaan pupuk di musim tanam dan solusi untuk daerah kering yang mengalami kesulitan air saat kemarau.
  5. Fraksi PKB antara lain menyampaikan pandangan umumnya terkait apresiasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, reklame dan videotron untuk iklan dan promosi potensi daerah, kenaikan anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program padat karya, pelatihan ketrampilan, alokasi anggaran bencana yang masih jauh dari ideal, terobosan dan inovasi pariwisata di masa pandemi Covid-19, fasilitasi APD dalam dunia pendidikan agar pembelajaran menggunakan standar protokol kesehatan dan peningkatan kesejahteraan guru TPQ dan Madin.
  6. Fraksi PKS antara lain menyampaikan pandangannya tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, masalah peningkatan pernikahan dini dan perceraian, anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pemanfaatan gedung Dekranasda, seleksi yang transparan dan profesional dalam pergantian manajemen PDAM dan Perusda Pertambangan, serapan anggaran infrastruktur 2020, anggaran kebencanaan, perbedaan bantuan RTLH antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten.
  7. Fraksi PPP antara lain menyampaikan pandangannya terkait perlunya penambahan Desa Tangguh Bencana (Destana), evaluasi kebutuhan rambu lalu lintas, perlunya penambahan anggaran bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), progres revisi terkait penyesuaian biaya retribusi Puskesmas, belum tercukupinya jumlah konsultan pengawas, strategi pengembangan dan pengelolaan BUMDes, belum optimalnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
  8. Fraksi Partai Demokrat antara lain memberikan pandangan dan masukan terkait peningkatan kemandirian dan kemajuan desa, kerja sama Dinas Pertanian dengan Bagian Perekonomian dan KP3 untuk mengatasi kesulitan pupuk bersubsidi, lambatnya penanganan pasca bencana, terutama penanganan sengketa pengadaan tanah relokasi di beberapa titik dan pentingnya perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang matang dan menganjurkan DPU PR untuk melakukan sosialisasi kepada segenap stake holder, penyedia jasa, serta tenaga teknis agar kualitas jasa kontruksi menjadi lebih baik.

Sementara Sekda Banjarnegara Drs. Indarto, M.Si menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna ini, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banjarnegara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Dikatakan, rapat paripurna ini merupakan bahan masukan atas hal-hal yang sudah dilakukan pembahasan melalui Komisi-Komisi.

“Rapat paripurna ini akan ditindaklanjuti oleh eksekutif untuk dilakukan penjelasan dan jawaban-jawaban untuk disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya,” jelasnya. Terkait pengalokasian anggaran atas pemandangan umum fraksi dalam APBD 2021, telah dibahas oleh Komisi-Komisi dan akan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Foto Kegiatan :