DPRD menggelar Sidang Paripurna dengan Agenda Jawaban Ekeskutif atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Banjarnegara, pada hari Kamis, 19 November 2020 sebagai tindak lanjut sidang sehari sebelumnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Arif Budi Waluyo, SE yang memimpin rapat paripurna mengatakan, dalam rapat paripurna ini apa yang disampaikan oleh fraksi hampir semuanya sudah terjawab. “Tinggal nanti fraksi dalam menanggapi seperti apa?,” ungkapnya. Sebelum ditetapkan menjadi APBD, RAPBD 2021 ini dikirim kepada Gubernur Jawa Tangah untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tengah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, yang sidangnya akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 mendatang.

Berkaitan dengan Covid-19, perlu ada sosialisasi 3 M yang lebih masif dan kontinyu. “Perlu dilakukan sosialisasi 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” paparnya.Lebih lanjut, pihaknya meminta agar penerapan Kartu Tani untuk menebus pupuk bersubsidi dilakukan secara bertahap. Pasalnya, para petani belum terbiasa bertransaksi dengan EDC. “Tidak semua petani terbiasa bertransaksi dengan Kartu Tani dan tempat pembelian terbatas. Petani ingin fleksibel. Paling tidak penerapan Kartu Tani dilakukan secara bertahap,” pungkasnya

Sementara Sekda Kabupaten Banjarnegara Drs. Indarto, M.Si memberikan keterangan bahwa masukan, saran dan usul dari fraksi-fraksi sudah ditanggapi dengan baik sesuai dengan bidang tugas masing-masing OPD. “Pada prinsipnya semua masukan-masukan dan pandangan-pandangan fraksi akan dijadikan referensi untuk perbaikan penyusunan APBD,” ungkapnya. Terkait dengan anggaran untuk penanganan kebencanaan, sudah dijawab bahwa anggaran yang dialokasikan dalam APBD disesuaikan dengan keuangan yang ada.

Selain ditangani dengan anggaran dari APBD, penanganan bencana juga melibatkan koordinasi dengan pihak lain seperti kelompok masyarakat, institusi, dinas dan dunia usaha yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Sekda Indarto mengatakan penanganan bencana sudah dianggarkan dalam RAPBD 2021. Namun apabila dirasa masih kurang, akan dicukupi dalam APBD Perubahan 2021.

Terkait pupuk bersubsidi, sudah dikomunikasikan dengan bagian Perekonomian dan Dinas Pertanian dan perbankan. Dikatakan, jika ada petani yang sudah memiliki Kartu Tani, tapi dalam penggunaan Kartu Tani-nya ada masalah, akan melibatkan perbankan untuk penyelesaiannya.

Sementara itu, Pemerintah Daerah harus memperhatikan pandemi Covid-19. “Alokasi yang ada harus kita dikawal terus. Apabila terjadi hal-hal yang berhubungan dengan Covid-19, sudah dipersiapkan,” paparnya. Dalam penanganan Covid-19 ini, sudah ada tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Ketua Bupati dengan Wakil Dandim dan Kapolres dan beranggotakan OPD terkait.

Untuk antisipasi penyebaran Covid-19, dilakukan beberapa langkah antara lain operasi penggunaan masker dan patroli ke sarana publik seperti pasar, tempat kuliner, tempat makan. Sedangkan anggaran untuk Covid-19 pada APBD 2021 akan melekat pada masing-masing OPD terkait. “Ada di Dinas Kesehatan, kemudian ada di BPPKAD dan BPBD juga,” ungkapnya.

Foto Kegiatan :