KOMISI IV MONITORING TERKAIT PENDIDIKAN DI BANJARNEGARA | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komisi IV DPRD Kab. Banjarnegara melakukan rangkaian kunjungan kerja di dalam kabupaten. Kunjungan kerja dalam kabupaten merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Anggota DPRD melalui kegiatan Komisi yang merupakan salah satu sarana guna menyerap aspirasi untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Kegiatan yang kali ini difokuskan terkait Pendidikan di Kabupaten di Banjarnegara dilaksanakan di beberapa lokasi Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan di kabupaten Banjarnegara.

Selasa, 1 Desember 2020 Komisi IV DPRD mengunjungi Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarmangu, Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara Hj. Dra. Isti’anatun Minalloh, MM mengatakan Komisi IV melakukan kunjungan ke Korwil Dinas Pendidikan tingkat kecamatan. “Hari ini kunjungan ke Korwil Banjarmangu, satu hari satu lokasi. Hari ini adalah kunjungan ke delapan,” kata dia. Dalam kunjungan kerja ke Korwil ini, Komisi IV menyerap banyak aspirasi terutama dari dunia pendidikan.
“Terkait persiapan UPTD untuk pembelajaran tatap muka, Komisi IV ingin tahu persiapan dan koordinasinya seperti apa? Pembinaannya bagaimana? programnya terhadap pelaksanaan semester II? Kelas VI kan akan ujian, persiapan seperti apa?,” ungkapnya.

Dari kunjungan ini, Korwil dinilai telah melakukan persiapan yang dibutuhkan agar kurikulum bisa terlaksana tepat waktu. Terkait pandemi, pihaknya mengatakan kesehatan siswa harus diutamakan. Namun proses pembelajaran sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa juga harus tetap berlangsung.
Untuk proses pembelajaran tatap muka,  dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga siswa terhindar dari penularan/ paparan virus Covid-19.
Aspirasi lain yang diserap adalah permasalahan banyaknya guru yang pensiun, namun belum ada pengangkatan CPNS. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang sudah lolos dua tahun lalu, masih menunggu SK, di Kecamatan Banjarmangu ada 24 orang yang diterima sebagai pegawai PPPK.
Terkait kesejahteraan guru, banyak guru wiyata bakti yang belum memperoleh sertifikasi. Guru di sekolah negeri juga banyak yang terkendala dalam sertifikasi. Sedangkan guru non kategori, masih minim insentifnya. Dalam kunja ini, Komisi IV juga mendapat informasi bahwa keberadaan guru agama di tingkat SD sangatlah kurang, banyak SD yang tidak memiliki Guru Agama padahal keberadaan Guru Agama sangatlah penting.
Komisi IV  juga menyerap aspirasi terkait dengan guru honorer, agar guru diberi legalitas semacam SK honorer dari pemerintah daerah. SK ini digunakan sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah daerah atas pengabdian mereka.

Sedangkan terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah negeri sudah ada petunjuknya. Sedangkan di sekolah swasta bentuknya hibah. Perbedaan ini membuat sekolah swasta lebih unggul dalam mengelola bantuan dan membuat siswa sekolah negeri banyak yang pindah. Apalagi sekolah swasta lebih gencar promosinya. “Jangan sampai sekolah negeri kekurangan siswa yang akan membuat sekolah negeri dimerger,” paparnya.
Dia mengatakan anggaran untuk pendidikan, saat ini banyak yang terserap uuntuk bangunan fisik. Dia meminta agar pembangunan fisik diseleksi ketat sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan mendesak. Sehingga pemerintah daerah bisa memberikan kesejahteraan untuk guru non PNS yang lebih layak. Untuk memudahkan koordinasi, Korwil Dinas Pendidikan di kecamatan juga diusulkan agar kembali menjadi UPTD seperti semula.

Foto Kegiatan :

eşya depolamaizmit escortesenyurt escortşişli escortmecidiyeköy escortseks hikayelerievden eve nakliyeeşya depolamahttp://gaziantepemlakburosu.comtaksim escortbeylikdüzü escortkadıköy escortesenyurt escortataşehir escortmaltepe escortmaltepe escortmaltepe escortakkale escortizmit escortbursa escortizmit escortgörükle escort