Humas.DPRD, Rabu 25 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, S.E., yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Marno. Dari pihak eksekutif, hadir mewakili Bupati Banjarnegara, Sekretaris Daerah Drs. Indarto, M.Si., bersama jajaran pejabat pemerintah daerah lainnya.

Dalam forum resmi tersebut, delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum secara bergiliran, antara lain:

  1. Fraksi Partai Golkar oleh Djarkasi, S.Th.I.
  2. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Isnan Rijadi Achmad
  3. Fraksi PDI Perjuangan oleh Purwono
  4. Fraksi Partai NasDem oleh Bambang P.A.
  5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Hj. Ernawati Latifah, S.H.
  6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Edi Santosa
  7. Fraksi Partai Gerindra oleh H. Anto
  8. Fraksi Partai Demokrat oleh Nur Aziz, S.T.

Setiap fraksi menyampaikan catatan, evaluasi, serta masukan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2024. Pandangan umum ini mencerminkan peran serta legislatif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa masukan dari fraksi-fraksi merupakan bagian penting dari proses demokrasi lokal dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak eksekutif dalam menyusun tanggapan yang akan disampaikan pada rapat selanjutnya.

“Pandangan umum fraksi ini mencerminkan semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Banjarnegara yang lebih baik,” ujar Anas Hidayat.

DPRD Banjarnegara berharap, melalui proses pembahasan yang objektif dan terbuka ini, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat atas pelaksanaan program serta capaian kinerja pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang telah digunakan benar-benar berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.